Pasca Mutasi, Yosep Jarang Hadir di Acara Kedinasan

KUNINGAN – Jarang tampilnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan Drs H Yosep Setiawan MSi dalam beberapa acara kedinasan, menimbulkan pertanyaan dan dugaan banyak pihak. Banyak kalangan yang menduga, absennya sekda dalam berbagai kegiatan resmi pemerintahan tidak terlepas dari mutasi yang dilakukan akhir tahun lalu. Kabarnya, sekda tidak dilibatkan secara penuh dalam proses penyusunan draf mutasi oleh bupati kendati menduduki jabatan sebagai ketua Baperjakat.

Mungkinkan hubungan sekda dengan Bupati Kuningan Acep Purnama tengah renggang? Berdasarkan informasi yang didapat Radar dari orang dalam gedung putih, sudah sebulan ini keberadaan Sekda Yosep Setiawan seolah tidak lagi difungsikan. Yosep tak lagi diminta untuk menghadiri acara kedinasan mewakili bupati atau bahkan sekadar turut hadir mendampingi bupati. Dalam setiap jadwal agenda kegiatan yang disebar oleh Bagian Humas Setda ke kalangan jurnalis setiap harinya, nama sekda tak pernah lagi tercantum sebagai orang yang mewakili bupati atau wabup ketika ada kegiatan.

Sumber itu juga mengatakan, jika hubungan yang kurang harmonis antara bupati dan sekda diduga karena ada pembisik ke bupati. Sehingga tingkat kepercayaan bupati ke sekda menurun drastis hingga ke titik nol. “Kondisi ini sudah terjadi sejak jauh hari sebelum Dede Sembada dilantik menjadi wakil bupati. Sekda sudah tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan, mewakili bupati untuk acara dinas termasuk saat proses mutasi para pejabat. Katanya beliau hanya satu kali diajak rapat bersama bupati dan BKD untuk membahas mutasi tersebut,” kata sumber tadi.

Bahkan, Yosep yang kerap hadir dalam sejumlah acara kedinasan yang tidak bisa dihadiri langsung oleh bupati, kini cenderung diwakilkan oleh asisten daerah (asda) atau staf ahli bupati. Disinyalir, kurang harmonisnya hubungan sekda dan bupati ini dipengaruhi oleh adanya ambisi pejabat yang menginginkan jabatan Yosep tersebut. “Ya konstelasinya seperti itu. Padahal sabar saja, beliau kan sebentar lagi pensiun. Tunggu sampai pensiun kalau memang berambisi menjadi sekda,” ujarnya.

Sekda Yosep sendiri membantah jika hubungannya dengan bupati kurang harmonis. Sebagai seorang abdi negara, dia tetap menjalankan fungsinya dalam pemerintahan. Soal jarang hadir dalam berbagai kegiatan pemerintahan, Yosep berkilah jika kondisi kesehatan menjadi faktor utama tidak hadir di acara resmi. “Hubungan saya dengan pak bupati baik-baik saja, tidak ada masalah. Sering komunikasi kok. Cuma seminggu ini memang saya sakit, dan juga sudah mengajukan cuti sakit. Jadi, tidak benar kalau hubungan saya dan pak bupati tidak harmonis,” jawabnya.

Pemerhati politik, Muhammad Zaenal menilai, posisi Yosep saat ini terbilang strategis. Dia mempunyai posisi tawar yang cukup tinggi meski mau pensiun, Maret tahun depan. Jika saja Yosep terus diabaikan posisinya, bisa saja Yosep memilih bertahan sampai pensiun. “Masalahnya jika dia mengambil jalan pensiun sesuai ketentuan, maka akan berdampak terhadap kekosongan petinggi di Kabupaten Kuningan. Dengan catatan, bupati dan wakil bupati maju di Pilkada 2018. Enggak kebayang kalau jabatan bupati, wabup dan sekda kosong. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Kuningan,” sebutnya setengah bertanya.

Zaenal menerangkan, di pilkada mendatang, kemungkinan bupati dan wakil bupati maju kembali sebagai bakal calon. Itu berarti kursi bupati dan wabup kosong tiga bulan sebelum pemilihan sesuai ketentuan dimana petahana harus cuti. Nah, di tengah kekosongan ini sekda yang mempunyai peran. Tapi sebaliknya jika sekda memilih pensiun lebih awal karena mempertimbangkan bakal terjadinya kekosongan jabatan, maka pemerintahan akan berjalan normal. Sekda baru bisa menggantikan peran bupati yang kosong.

Dan itu berarti, sambung dia, sekda harus mundur lebih awal yakni sekitar bulan November 2017. Asumsinya di bulan itu atau bulan berikutnya, sekda baru sudah dilantik. “Tidak kebayang kalau sekda tetap keukeuh pensiun sesuai jadwal. Praktis terjadi kekosongan di tiga jabatan tertinggi pemerintah daerah, yakni bupati, wabup dan sekda. Itu tidak baik bagi roda pemerintahan. Siapa yang akan bertanggung jawab, meski akhirnya pemprov kemudian menunjuk penjabat bupati,” beber dia. (RC)

loading...