Gerindra, PKS dan Demokrat bakal boikot rapat dengan Ahok

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menyayangkan Basuki Tjahaja Purnama bisa kembali berkantor di Balai Kota sebagai Gubernur DKI Jakarta. Padahal saat ini Basuki alias Ahok berstatus terdakwa atas dugaan penistaan agama terkait surat Al Maidah ayat 51.

"Para ahli hukum seperti Profesor Romli, Mahfud MD, Indrayana, hampir semua ahli hukum menyatakan itu melanggar konstitusi," kata Taufik di Posko Pemenangan Anies Sandi Jalan Cicurug No 6 Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/2).

"Lakukanlah l ketaatan pada konstitusi atau masa kita mau melanggar konstitusi hanya karena Bela Ahok," tambah Taufik.

Taufik pun mengaku fraksi Gerindra, PKS dan Demokrat di DPRD DKI Jakarta akan melakukan pemboikotan terhadap Ahok. Ketiga partai tersebut sepakat untuk tidak melakukan rapat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama dipimpin oleh Ahok.

"Kita tidak akan mau bahas, tidak mau rapat apapun selama status Ahok belum jelas. (Tidak mau rapat) Dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI. Itu kan kesadaran hukum," ungkap Taufik.

Lebih lanjut Politisi Gerindra ini merasa ada kejanggalan kembalinya Ahok ke Balaikota DKI. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak juga mencopot Ahok dari jabatannya itu. Padahal sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan akan mencopot cagub petahana itu seusai masa cutinya selesai.

"Yang menarik itu ketika pertama-tama menyatakan menunggu cuti selesai, yang kedua cutinya selesai bilang tunggu tuntutan, nanti kalau tuntutan selesai tunggu apa lagi. Sudah jangan dipermainkan hukum kita kita. Taat saja kenapa sih, " jelas Taufik. [Merdeka.com]

loading...