Ridwan Kamil Ke KPK Minta Bandung Meniru Sistem Pencegahan Korupsi dari Surabaya

Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kota Bandung meniru sistem pencegahan korupsi di beberapa wilayah yang dianggap baik, seperti Surabaya.

Hal itu dikatakan Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwandha saat bertemu dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, di Pendopo, Jalan Dalem Kaum, Kamis (9/2/2017). Menurutnya Surabaya sudah memiliki sistem perencanaan anggaran yang sudah terintegrasi. "Kami minta aplikasinya, lalu kami bagikan ke wilayah lain agar bisa ditiru. Nah salah satunya Kota Bandung," ungkap Suwandha.

Suwandha mengatakan Pemkot Bandung memang sudah banyak memiliki aplikasi yang bisa mencegah adanya tindakan korupsi dalam pelaksanaannya. Namun, di antara ratusan aplikasi itu, belum semuanya terintegrasi.

"Jadi yang belum terintegrasi itu, kita dorong untuk bisa terintegrasi juga. Sehingga perlu contoh yang sudah berhasil minimal dua tahun berjalan," kata Suwandha.

Sementara itu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menerima masukan dari KPK tersebut. "Jadi kota-kota di Indonesia yang bagus-bagus (sistem) untuk dipelajari seperti Sidoarjo, Siak, Surabaya. Nah sistem itu copy dan ditularkan seluruh Indonesia," ungkap Emil.

Ia menyatakan pemberantasan korupsi tidak hanya terdapat instrumen penindakan saja. Melainkan yang terpenting ialah membuat sistem mencegah sebelum praktik korupsi itu terjadi.

"Bagi mereka (KPK) korupsi itu bukan sekedar drama-drama operasi tangkap tangan (OTT) di ujung, tapi juga baiknya membuat sistem sebelum itu terjadi," ucap Emil.

Selain memberikan masukan soal sistem pencegahan, KPK juga akan membantu mengawasi sistem yang sudah ada di Kota Bandung. Baik yang sudah terintegrasi maupun belum terintegrasi.

"Intinya KPK itu jadi komentator dan awasi sistem pak wali di sini blong disana kurang integtiras dan sistem yanga kami bangun agar gak kecolongan," kata Emil. ( detikNews )

loading...